POSO – Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, (08/07/2024).
Dalam kegiatan tersebut, BPK RI menyampaikan bahwa LHP LKPP tahun 2023 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016,” ungkap Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya.
Presiden menekankan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik.
Dalam sambutannya, Presiden juga menyoroti tantangan global yang penuh gejolak, baik geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Tahun ini, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi global melambat dan terjadi krisis ekonomi di beberapa kawasan. Meski demikian, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11 persen di kuartal tahun ini dan inflasi yang terjaga. Menurutnya, itu semua adalah modal dasar dalam membangun negara ini.
“Namun, untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini.”
Presiden menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien terus dilakukan. Apalagi, sambungnya, saat ini Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan. Presiden berharap dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa pada peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan baik.
“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.”
Di akhir sambutannya, Presiden RI meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
