PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 pada Senin (14/4/2025) di Ruang Nagana, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, dan dihadiri oleh Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta jajaran pejabat dari berbagai daerah.
Salah satu sorotan utama dalam Musrenbang ini adalah penghargaan kepada Kabupaten Poso yang meraih peringkat pertama sebagai daerah dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni dari 15,56% menjadi 14,23%. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Anwar Hafid kepada Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, bersama dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Morowali Utara dan Donggala.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Sulawesi Tengah juga memberikan bantuan keuangan daerah kepada ketiga kabupaten, yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia memaparkan sembilan program unggulan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, program Nambaso untuk mengatasi anak putus sekolah, dan layanan kesehatan gratis hanya dengan KTP Sulawesi Tengah.
“Musrenbang ini adalah momentum strategis menyatukan visi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kita ingin pembangunan di Sulawesi Tengah benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Anwar.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan data yang akurat dalam merancang program prioritas.
“Kemiskinan harus ditangani dari akar, dimulai dari desa. Pemerintah daerah harus menyelaraskan kebijakan dengan program nasional agar pembangunan lebih tepat sasaran,” tegas Wamendagri.
Melalui Musrenbang RKPD 2026 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meneguhkan komitmennya dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan sejahtera. (*)
