Parigi MoutongSosial

Pemkab Parmout Gelar Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke – 28

×

Pemkab Parmout Gelar Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke – 28

Sebarkan artikel ini
Pemkab Parmout Gelar Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke- 28 Foto : Istimewa

KlikParimo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Hari Otoda), yang di rangkaikan dengan upacara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana.

Kegiatan yang di pimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati, Richard Arnaldo, itu diikuti seluruh unsur Forkopimda dan berlangsung khidmat, di Halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis, 25/04/2024.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Richard, menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, perjalanan kebijakan Otoda selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari Otoda.

Sesuai dengan tema yang di angkat yakni, ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau Dan Lingkungan Yang Segat’ di pilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda).

BACA JUGA:  Jalin Silaturahmi, Pengurus KKSS Parigi Moutong Gelar Halal Bihalal 1445 Hijriah

“Pemda di minta agar amanah untuk membangun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan,” ujarnya.

“Ini bertujuan untuk masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, Sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dengan filosofi Otoda di landaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

“Dari prinsip inilah Otoda di rancang untuk mencapai 2 (dua) tujuan utama, termasuk di antaranya Kesejahteraan dan Demokrasi,” jelasnya.

Pj Bupati Richard Menjelaskan, dari segi tujuan Kesejahteraan, desentralisasi di arahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan yang menekan ke-khasan daerah yang bersangkutan (Endogenous Development) serta sustainable.

BACA JUGA:  Kemitraan, PT BTIIG-Pemda Morowali Komitmen Tingkatkan Layanan Damkar Di 3 Kecamatan

Sedangkan dari segi Demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *